Surabaya | wongbodhojournalist.site – Peristiwa pengeroyokan terhadap pengacara Tjetjep Muhammad Yasin, atau yang akrab disapa Gus Yasin, oleh sekelompok orang yang diduga debt collector telah memicu kecaman keras dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Adv. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., yang mendesak agar segera dilakukan tindakan hukum tegas atas kejadian ini. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin (13/1/2025) malam, sekitar pukul 18.30 WIB, di sebuah rumah makan di kawasan Griya Kebraon Selatan.

Saat itu, Gus Yasin hendak membeli makanan capcay sebelum melanjutkan ke masjid untuk melaksanakan salat Isya. Namun, kedatangannya di rumah makan tersebut menjadi saksi kejadian kekerasan yang melibatkan sekitar 10 hingga 15 pria bertampang sangar.

Menurut Gus Yasin, para pria tersebut mendatangi rumah makan dengan tujuan menagih hutang kepada pemiliknya. “Saya melihat situasi mulai memanas, jadi saya mencoba menyelesaikan konflik. Saya sudah menjelaskan bahwa saya adalah seorang pengacara, tapi mereka tidak menggubris dan justru menyerang saya,” ujar Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) itu.

Tindakan brutal tersebut membuat Gus Yasin menjadi korban pengeroyokan. Perbuatan para pelaku ini jelas melanggar hukum. Kejadian tersebut disaksikan oleh petugas kepolisian, dan setelah kejadian, Tjetjep Muhammad Yasin dibawa ke RSUD karena diduga mengalami luka akibat tindak kekerasan.

Adv. Rikha Permatasari dengan tegas mengecam tindakan anarkis tersebut dan menegaskan bahwa perbuatan ini telah memenuhi unsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menjelaskan bahwa para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang dilakukan secara terang-terangan, dengan ancaman pidana mencapai 5 tahun 6 bulan, atau lebih berat jika menimbulkan luka serius.

Selain itu, Pasal 351 KUHP juga mengatur ancaman pidana untuk kejahatan penganiayaan, dengan hukuman maksimal hingga 8 tahun penjara. “Debt collector harus memahami batasan hukum dalam menjalankan tugasnya. Tindakan kekerasan, intimidasi, atau ancaman tidak hanya melanggar etika, tetapi juga hukum. Jika mediasi tidak memungkinkan, maka langkah hukum adalah solusi terbaik,” ujar Adv. Rikha.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya sertifikasi bagi debt collector melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). “Sertifikasi dan pemahaman hukum wajib dimiliki agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” tambahnya.

Adv. Rikha mengingatkan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bagi pihak terkait untuk menegakkan aturan hukum secara tegas.

Korban pengeroyokan, seperti Gus Yasin, berhak mendapatkan keadilan, dan para pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kasus ini kini sedang diselesaikan oleh pihak yang berwenang, dan masyarakat luas menunggu tindakan tegas agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Redaksi: Tim Wong Bodho Journalist