Dari BPKP Hingga PAKIS-SUMSEL: Koalisi Pembongkar Korupsi Desak Camat Pengandonan Bertanggung Jawab.
BATURAJA, SUMSEL , Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Kecamatan Pengandonan, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), semakin memanas. Lembaga Swadaya Masyarakat Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS-SUMSEL) mengungkap adanya indikasi penyimpangan serius dalam penggunaan dana desa triwulan 1. Temuan ini diperkuat oleh audit BPKP Sumsel yang membuktikan adanya kerugian negara akibat proyek yang tidak sesuai dengan musyawarah perencanaan desa (Musrembangdes).
Menurut PAKIS-SUMSEL, minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi celah bagi korupsi untuk merajalela. Lebih parahnya, pihak Kecamatan Pengandonan yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan, justru terkesan tutup mata. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengawasan yang seharusnya dilakukan.
"Camat Pengandonan, Saudari Oktaria Rosalina, S.IPM, S.i, saat diklarifikasi memilih bungkam dan tidak merespons pertanyaan para aktivis melalui pesan singkat maupun telepon," ungkap Ketua PAKIS-SUMSEL.
Ketidakresponsifan Camat ini dianggap sebagai indikasi jelas adanya permasalahan serius. Padahal, sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 19 Tahun 2023, camat memiliki peran vital dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
"Tanpa adanya sosialisasi dan transparansi, pengawasan menjadi sulit, artinya korupsi semakin tak terkendali," tegas PAKIS-SUMSEL.
Temuan BPKP Provinsi Sumsel untuk tahun anggaran 2025 triwulan 1 mencatat dua desa di Kecamatan Pengandonan memiliki kegiatan yang tidak relevan, tidak selaras, dan tidak didukung dokumen perencanaan desa yang memadai. Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam pembinaan dan pengawasan yang berdampak pada seluruh desa di wilayah OKU, yang belum memiliki indikator kinerja capaian pembangunan desa yang jelas.
PAKIS-SUMSEL berjanji akan menyampaikan temuan ini langsung kepada Bupati OKU untuk mengevaluasi kinerja seluruh camat. Mereka mendesak pemerintah agar mengambil langkah tegas, seperti penerapan sistem informasi yang dapat diakses publik, untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat. PAKIS-SUMSEL juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih proaktif mengawasi dan melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan dana desa demi mewujudkan pembangunan yang transparan dan akuntabel.
(mzl/bwrd)
Posting Komentar