Lamongan, www.wongbodhojournalist.site - Belum genap seminggu diresmikan untuk uji coba operasional, Jalan Lingkar Utara (JLU) Lamongan sudah mendapat sorotan dari DPRD Lamongan. Adalah Ketua Komisi C DPRD Lamongan, Mahfud Shodiq beserta rombongan yang melakukan inspeksi lapangan pada Kamis (21/08/2025) pagi untuk memantau kondisi lalu lintas di JLU pasca resmi dibuka oleh Bupati Lamongan pada Minggu (17/08/2025).

 
Komisi C menilai masih banyak kekurangan fasilitas penunjang yang perlu segera diperbaiki agar jalur alternatif tersebut benar-benar aman dan nyaman dilalui pengguna jalan. Mahfud Shodiq menyampaikan, meski JLU sangat membantu mengurangi kepadatan arus lalu lintas di pusat kota, sejumlah catatan penting tidak bisa diabaikan.
 

“Kami mengapresiasi dibukanya JLU ini, namun setelah evaluasi di lapangan, ada banyak hal yang harus segera dibenahi,” ungkap Mahfud

 
Beberapa hal penting yang menjadi sorotan utama adalah minimnya traffic light di beberapa titik simpang. Menurut Mahfud, idealnya ada lima titik lampu pengatur lalu lintas di sepanjang jalur, namun yang terpasang baru ada di tiga titik.
 

Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan kecelakaan, terutama di perempatan menuju Desa Balun dan simpang penghubung Kaliotik menuju desa Dlanggu. Selain masalah rambu lalu lintas, Komisi C juga menyoroti kurangnya lampu penerangan jalan. Kondisi ini dinilai membahayakan, terutama bagi pengendara roda dua.
 

“Disini masih ada tiga traffic light seharusnya lima yang terpasang. Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Jatim hingga ke pemerintah pusat untuk meminta penambahan,” tegas Mahfud. “Lampu jalan yang ada masih terbatas, perlu segera ditambah agar jalur lebih aman. Disamping itu banyak pengguna kendaraan roda dua kecelakaan, ini harus jadi perhatian” imbuhnya.

 
Untuk itu, pihaknya berencana mengajukan permintaan resmi ke Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Jatim-Bali serta pemerintah pusat, agar penambahan traffic light dan lampu jalan bisa segera terealisasi.
 
Sementara selama fasilitas penunjang belum terealisasi, Mahfud juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan Lamongan menurunkan petugas pengatur lalu lintas di simpang-simpang yang belum memiliki traffic light agar pengguna jalan lebih aman.
 

“Dishub bisa bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk menugaskan relawan membantu mengatur arus kendaraan,” pungkasnya.

 
Harapannya, setelah adanya evaluasi dari para anggota DPRD Lamongan wajah JLU semakin sempurna baik dari sisi estetika maupun keamanan para pengguna jalan.