Wong Bodho Journalist (WBJ) - Bangkalan, Sehubungan dengan Adanya  informasi sekelompok orang mengatasnamakan aktivis Bangkalan akan menjadwalkan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Bangkalan, Madura Jawa Timur pada 1 September 2025. 

Ketua Umum Pusat Analisa Kajian Informasi Strategis (PAKIS) Kabupaten Bangkalan, Abdurahman Tohir menilai gelombang aksi yang terjadi belakangan memang lahir dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut dia, keresahan publik tidak lepas dari kondisi ekonomi dan sosial yang kian sulit. 

"Banyak masyarakat merasakan keresahan ekonomi dan sosial yang dihadapi saat ini. Kondisi itu makin diperburuk oleh sikap sebagian anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati. Ungkapan kasar yang seharusnya tidak keluar dari mulut mereka membuat kemarahan publik tersulut," katanya. Minggu (31/8/2025)

Namun, dia menilai jalannya aksi mulai melenceng dari tujuan awal. Alih-alih menyuarakan tuntutan, demonstrasi berubah menjadi tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik di berbagai daerah. 

"Aksi demonstrasi dan protes kemudian mengarah ke pembakaran gedung pemerintah dan fasilitas umum. Lanjut ke penjarahan rumah anggota DPR dan Menteri, situasi yang sepertinya nampak janggal. Fenomena ini sepertinya bukan murni dilakukan elemen masyarakat sipil. Namun ada kekuatan kelompok lain yang berupaya untuk menjadi penumpang gelap untuk agenda setting politik tertentu," tegasnya.

Karena itu, dia mengimbau kepada warga Bangkalan agar lebih bijak menyikapi situasi. Fokus utama harus tetap pada substansi isu dan tuntutan yang sebenarnya.

“Sehingga perlu menghimbau kepada warga dan aktivis di Bangkalan untuk lebih mawas dan bersikap bijak dalam menyampaikan pendapat. Fokus lagi kepada substansi isu dan tuntutan yang ada," katanya. 

Kata Abdurahman masyarakat tentu berhak untuk berdemo. Itu bagian dari demokrasi. Menyuarakan kritik, menyampaikan aspirasi, bahkan meluapkan kekecewaan adalah hal yang sah dan dilindungi oleh konstitusi. Namun, kebebasan itu bukan tiket gratis untuk merusak.

Para pendemo perlu waspada terhadap ajakan oknum yang menunggangi aksi. Jangan biarkan niat baik menyuarakan aspirasi berubah menjadi kerusuhan. Hindari ikut-ikutan merusak fasilitas umum, menjarah barang, atau melakukan tindak kekerasan. Karena begitu aksi berubah arah, suara rakyat yang tulus akan hilang ditelan kegaduhan.

"Di sisi lain, pejabat publik, khususnya anggota legislatif, belakangan ini memang sedang menjadi sorotan. Beberapa tunjangan yang mereka terima dianggap masyarakat terlalu besar, atau bahkan tidak perlu, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya diberlakukan. Hal ini menjadi salah satu akar dari ketidakpuasan publik," paparnya. 

Dalam situasi seperti ini, perkataan mereka, baik dalam pernyataan resmi maupun di media sosial, seharusnya lebih berhati-hati. Kata-kata yang kurang pantas untuk diutarakan hanya akan menambah luka dan memperbesar jurang ketidakpercayaan. 

Anggota legislatif perlu menunjukkan bahwa mereka benar-benar terpilih karena kapasitas, integritas, dan kelayakan mereka sebagai wakil rakyat, bukan semata karena posisi atau jabatan yang melekat.

"Masyarakat perlu diberi ruang untuk menyampaikan kritik tanpa ditakut-takuti atau disudutkan. Jika kritik dianggap musuh, maka demokrasi hanya tinggal nama. Demo, kritik, dan aspirasi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika semua pihak, baik itu masyarakat, pejabat, aparat, maupun media, kehilangan kendali. Di sinilah letak tanggung jawab bersama. Menjaga agar suara rakyat tetap murni, agar pejabat tetap bijak, agar aparat tetap profesional, dan agar media tetap menyajikan kebenaran," tutupnya.